BUKITTINGGI Suarapribumi.co.id– Persoalan biaya pendidikan kembali mencuat dalam reses Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Dedi Fatria. Bukan sekadar soal bantuan sosial yang berkurang, warga mengkhawatirkan anak-anak mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi justru terancam berhenti kuliah karena tak mampu membayar uang semester.
Hal itu terungkap saat Dedi Fatria menggelar reses perorangan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 di Rumah Makan Saiyo, Garegeh, Kota Bukittinggi, Kamis (6/8/2026).
Reses tersebut dihadiri camat, lurah, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, niniak mamak, bundo kanduang, unsur organisasi perangkat daerah (OPD), serta awak media.
Dalam dialog, persoalan perubahan data sosial menjadi salah satu sorotan utama. Sejumlah warga menyampaikan bahwa perubahan data penerima bantuan berdampak terhadap akses mereka terhadap berbagai program bantuan, termasuk bantuan pendidikan.
Dedi Fatria mengatakan, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan keluarga penerima bantuan, tetapi juga mahasiswa yang tengah berjuang menyelesaikan pendidikan.
Menurutnya, mahasiswa asal Bukittinggi yang kuliah di luar daerah menghadapi beban cukup berat. Selain uang semester, mereka harus menanggung biaya kos, makan, transportasi, serta kebutuhan sehari-hari.
“Kasihan anak-anak kita yang kuliah di luar kota. Mereka harus membayar uang semester, biaya kos, dan uang makan setiap bulan. Kalau uang semester tidak bisa dibayar, mereka berisiko tidak bisa melanjutkan kuliah, bahkan bisa terkena drop out (DO),” ujar Dedi.
Melihat kondisi tersebut, Dedi mendorong Pemerintah Kota Bukittinggi mencari skema bantuan yang lebih terarah. Salah satu opsi yang diusulkan adalah melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu.
Ia menyebut, DPRD telah membahas persoalan tersebut dalam pembahasan anggaran dan mendorong adanya alokasi bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan.
“Kami meminta agar ada alokasi bantuan pendidikan dari Baznas, khususnya untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi,” katanya.
Dedi berharap Pemko Bukittinggi dapat membangun sinergi dengan Baznas sehingga mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi memiliki jalan keluar untuk mempertahankan pendidikannya.
Menurutnya, mekanisme bantuan dapat dibuat secara selektif agar tepat sasaran. Salah satu persyaratan yang dapat digunakan adalah surat keterangan tidak mampu yang diketahui RT, RW, dan kelurahan.
“Kami berharap Pemko Bukittinggi dapat menitipkan anggaran melalui Baznas agar bisa membantu mahasiswa yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Dedi menilai pembayaran uang kuliah menjadi persoalan yang tidak boleh dianggap sepele. Sebab, ketika mahasiswa gagal membayar biaya semester, konsekuensinya dapat mengancam keberlanjutan pendidikan mereka.
“Kalau untuk kebutuhan makan mungkin masih bisa diupayakan dengan berbagai cara. Namun kalau uang kuliah tidak dibayar, mereka bisa kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Itu yang harus kita selamatkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, sedangkan teknis pelaksanaan program bantuan berada pada Pemerintah Kota Bukittinggi.
“Kami di DPRD memberikan pengawasan dan dukungan melalui fungsi penganggaran. Adapun mekanisme, jumlah bantuan, serta teknis pelaksanaannya tentu menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi,” pungkas Dedi.
Aspirasi yang muncul dalam reses tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan konkret. Terutama bagi mahasiswa kurang mampu yang membutuhkan kepastian agar pendidikan mereka tidak terhenti hanya karena persoalan biaya.(Harika)
