oleh

Kasus Gratifikasi Seret Pj Gubernur Kep Babel, Aliansi Pemuda Pangkalpinang Surati KPK dan Kemendagri

PANGKALPINANG — Kasus gratifikasi yang menyeret Pj Gubernur Kep Babel Ridwan Djamaluddin terkuak justru menjelang pelantikannya sebagai Penjabat Gubernur Babel.

Ridwan saat dilantik disebut-sebut berstatus terlapor di KPK, dan hingga saat ini kasus dugaan gratifikasi yang ditunjukkan ke Ridwan masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan di KPK.

Tidak adanya perkembangan kasus itu di KPK, membuat perkumpulan masyarakat peduli hukum (MPH) menuding KPK menghentikan perkara tersebut disusul dengan melayangkan

gugatan prapradilan ke PN Jaksel dengan nomor 40/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam persidangan prappradilan, KPK membantah tudingan telah menghentikan perkara yang dilaporkan pada 30 Nopember 2020 itu. Tim kuasa hukum KPK memaparkan langkah yang diawali dengan menerbitkan surat tanggapan kepada pelapor nomor R/2664PM.00.00/40-43/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Kemudian Direktorat pelayanan dan pengaduan masyarakat menindak lanjuti dengan menyampaikan materi laporan kepada Direktorat gratifikasi dan pelayanan publik melalui nota dinas nomor 212/PM.00.00/43/12/2020 tertanggal 28 Desemeber 2020 (ND-212).

Kemudian Deputi bidang pencegahan dan monitoring menugaskan beberapa personil Direktorat Gratifikasi dan pelayanan publik dengan menerbitkan surat tugas nomor

336/GTF.01/10-13/02/2021 tanggal 17 Februari 2021.Dilanjutkan dengan memanggil Ramdhani pihak PT Kideco Jaya Agung pada 10 Maret 2021 berdasarkan surat panggilan nomor R-689/GTF.01/10-13/03/2021 tertanggal 8 Maret 2021  dikutip Media Redaksi Babel.

Dugaan praktik gratifikasi tersebut bermula dari pertikaian dua perusahaan pemegang ijin tambang Batubara yang beroperasi di bumi Kalimantan Timur. Disebutkan perusahaan tambang PT Kideco Jaya Agung (KJA) tanpa ijin menggunakan lahan yang terletak di wilayah atau kordinat yang dikuasai PT Batubara Selaras Sapta (BSS).

Kemudian pertikaian kedua perusahaan tambang tersebut menyeret petinggi Ditjen Minerba ESDM hingga dituding menerima suap. Seperti kronologis peristiwa yang dilaporkan ke KPK.

Namun hingga saat ini progres dari KPK seputar kasus ini belum diketahui.

Aliansi Pemuda Pangkalpinang Surati  KPK dan Kemendagri

Melihat fakta ini, membuat Aliansi Pemuda Pangkalpinang yang diketuai Salman Ahda Ferdian akan menyurati KPK RI  dan Kemendagri guna meminta penjelasan soal status hukum RD terkait gratifikasi tersebut.

Komentar

Tinggalkan Balasan