JAKARTA, 28 Juli 2025 — Dugaan praktik korupsi kembali mencuat di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal diduga menerima suap terkait penanganan kasus pembangunan jalan yang menjadi prioritas infrastruktur daerah.
Menurut sumber yang Kami terima dan banyak berita yang beredar dimedia , Kejari Mandailing Natal diduga menerima sejumlah uang,Dalam kasus ini tersangka pemberi menjanjikan suap 10 sampai 20 persen dari nilai proyek yang diberikan yakni sebesar Rp231,8 miliar. KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar.
Proyek pembangunan jalan senilai miliaran rupiah tersebut sebelumnya telah menuai sorotan karena diduga mengalami penyimpangan dalam pelaksanaan, Padahal masyarakat telah mendapat angin segar dengan turun nya langsung bapak Gubernur Sumatra utara,Bobby Nasution untuk melakukan peninjauan jalan yang akan di realisasikan dalam waktu dekat,karena dengan pembangunan jalan ini akan memberikan efek yang signifikan pertumbuhan ekonomi bagi masayarakat khusus nya Jalan Sipiongot Batas Labusel dan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan nilai total kedua proyek Rp 157,8 miliar.
Namun dari berita yang beredar KPK membatalkan pemanggilan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang awalnya dijadwalkan pemanggilan nya pada tanggal 18 Juli 2025 ,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Muhammad Iqbal, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengataka pihaknya masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk pemeriksaan Iqbal.
Ketua Umum FORUM MAHASISWA SUMATRA UTARA, Agar Kejaksaan Agung untuk memberikan Izin Kepada KPK untuk melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan terhadap Kejaksaan Negeri Mandailing Natal sebagai bentuk Kepastian Hukum” Ujar Anwar Siregar
FORUM MAHASISWA SUMATRA UTARA mendesak agar kejaksaan agung dan KPK turun tangan langsung untuk memastikan integritas aparat penegak hukum di daerah tetap terjaga. “Jika benar terjadi, ini sangat memprihatinkan. Penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, bukan justru terlibat di dalamnya.
Masyarakat Mandailing Natal berharap proses hukum berjalan transparan dan tidak pandang bulu. Mereka juga meminta pemerintah pusat turut mengawasi proyek-proyek infrastruktur agar tidak terus menjadi ladang korupsi.
