oleh

Musrenbang Nagari Gurun, RKN: Pembangunan Lambat Jika Hanya Mengandalkan APBD

Limapuluh Kota, Suarapribumi.co.id — Nagari Gurun Kecamatan Harau melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan tema “Keseimbangan Pembangunan Fisik dan SDM Untuk Nagari Gurun yang lebih Maju Sejahtera dan Penuh Berkah” di Sago Bungsu II.

Musrenbang ini dibuka lansung oleh wakil Bupati Lima Puluh Kota Rizki Kurniawan Nakasri (RKN). Dalam arahannya RKN menyampaikan beberapa hal pertama RKP untuk kegiatan-kegiatan tahun 2022 yang didanai dari APBN nagari. Kedua daftar usulan kegiatan yang akan didanai dari APBD kabupaten untuk tahun 2023 .

APBN Nagari 90 persen diperuntukan untuk pembangunan fisik dan di perkirakan belum cukup untuk melakukan percepatan pembangunan di nagari.

“Strategi yang bisa dilakukan untuk percepatan tersebut yakni memahami visi dan misi pemerintah pusat mulai dari visi dan misi gubernur para menteri sampai pada visi dan misi presiden dan kalau kita hanya bersandar untuk membangun Lima Puluh Kota hanya pada APBD maka dengan kondisi daerah kita pada saat ini dimana Lima Puluh Kota memiliki penduduk no. 5 terbanyak di Sumatera Barat maka kita akan mengalami perlambatan dalam pembangunan,” ujar RKN, Selasa (24/8).

Prioritas lain yang tak kalah penting yang menjadi program pemerintah yaitunya Periwisata, pengembangan wisata berbasis kawasan, di Lima Puluh Kota memiliki kawasan unggulan yaitu Harau maka pembangunan objek wisata berikutnya harus bertujuan menyanggah Harau sebagai destinasi utama dan semuanya harus terkonek dengan Harau.

Dua indikator keberhasilaan pemerintah pertama meningkatnya kunjungan wisatawan ke Lima Puluh Kota. Bupati sudah menetapkan sampai tahun 2024 wajib membangun 50 destinasi wisata baru untuk menyanggah Harau sebagai destinasi utama dan sudah masuk dalam RPJMD artinya setiap tahun akan membangun 10 destinasi baru.

Terakhir ada empat persayaratan yang ditetapkan dalam pembuatan destinsasi baru, pertama pembebasan lahan menuju objek wisata, kedua objek wisata yang akan dibangun harus menjadi aset pemerintah nagari. Ketiga hibah 1 hektar di sekitar kawasan wisata, keempat nagari komitmen untuk mealokasikan dana 200 juta pertahun dari dana desa untuk membangun objek wisata tersebut.

Hadir dalam musrenbang kali ini Kepala Dinas PMDN, Camat Harau, Wali Nagari Gurun, Ketua Bamus, perangkat nagari dan tamu undangan lainnya. (Syafri Ario/rls)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait