oleh

Musyawarah Nagari Barulak dengan PEKAT IB Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Desa Tak Membuahkan Hasil

Tanah Datar, Suarapribumi.co.id — Pasca pemberitaan, ‘Organisasi Masyarakat (Ormas) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) mempertanyakan Dana Desa (DD) Nagari Barulak’ Ketua PEKAT IB Tanjung Baru, Farhan Faridho diundang untuk hadir dalam musyawarah oleh pihak kenagarian Barulak, Jumat (05/03/2021).

Dalam kesempatan itu, pihak kenagarian Barulak melalui bendahara nagari Satria menjelaskan terkait poin-poin yang ditanyakan dalam pemberitaan sebelumnya. Farhan Faridho berusaha menjelaskan panjang lebar, ia mengatakan tentang rincian penjelasan yang disampaikan bendahara nagari itu, bukan kewenangannya untuk mengatakan benar atau tidaknya.

“Terkait dengan penjelasan yang bendahara sampaikan, saya rasa itu bukan wewenang saya untuk mengatakan itu benar atau tidaknya, saya tidak berkompeten dalam bidang itu, yang berwenang mengatakan itu benar atau salah adalah Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” terang Farhan.

Berusaha menenangkan suasana, Wali Nagari Barulak Mulyadi Dt Bandaro Bodi mengajak Farhan untuk saling bersinergi membangun nagari kedepannya, dengan bekerja sama, nagari akan maju, namun Farhan protes karna sinergi yang dimaksud wali nagari justru telah ia lakukan, namun pihak nagari tidak bersikap profesional.

“Jika bapak mengajak saya bersinergi membangun nagari, saya rasa itu sebuah kejanggalan dan kekeliruan, pertanyaan saya kenapa bapak selaku pejabat petinggi nagari, saat saya berusaha mengkonfirmasi dan bertanya kepada bapak, bapak malah memblokir kontak saya. Apakah begitu cara Wali Nagari Barulak bersinergi dengan masyarakat dan media,” tanya Farhan.

Wali nagari Barulak terkesan berkilah, dan meminta maaf kepada Farhan terkait dirinya memblokir kontak masyarakatnya yang juga bekerja sebagai wartawan dan mengetuai ormas PEKAT IB di Kecamatan Tanjung Baru.

“Selaku wali nagari, saya minta maaf karena memblokir kontak adinda Farhan,” katanya.

Disisi lain, Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Barulak mengatakan, dalam hal ini, musyawarah tujuannya mencari jalan keluar dan kesepakatan bersama

“Jadi untuk itu, kepada adinda Farhan bagaimana jalan keluarnya menurut Farhan. Dalam musyawarah, tujuan kita mencari jalan keluar, dan kesepakatan bersama, untuk itu adinda Farhan merupakan pihak yang di undang nagari terkait permasalahan ini, kita menanyakan bagaimana jalan keluarnya?,” tanya ketua BPRN Nagari Barulak.

Farhan mengatakan ia merasa seolah-olah dirinya sedang dipojokan, dan pihak Nagari Barulak mengajak dekingan dengan mengadu kepada ninik mamak, kepala suku, wakil suku, dan seluruh unsur yang hadir pada waktu musyawarah.

“Saya merasa sekarang seolah-olah saya di salahkan, dan pihak nagari terkesan menyudutkan saya, dengan mengundang semua unsur yang ada di kenagarian Barulak, seperti kepala suku, wakil suku, ketua KAN, ketua BPRN, dan niniak mamak,” terang farhan.

Farhan memberikan solusi untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Farhan mengajak seluruh peserta musyawarah yang hadir untuk mengundang BPK melakukan Audit DD Barulak.

“Untuk permasalahan ini, saya rasa solusinya hanya satu, untuk melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, sebaiknya perangkat Nagari Barulak, KAN, BPRN, dan semua unsur yang ada di kenagarian ini mengundang BPK untuk melakukan Audit DD/Belanja Nagari Barulak mulai dari 2010 – 2020 dan harus transparansi dengan seluruh masyarakat Nagari Barulak, artinya masyarakat dan media harus mengiringi dan mengetahui semua proses Audit,” tutup Farhan.

Lagi dan lagi masih terkesan berkilah, Wali Nagari Barulak Mulyadi Dt Bandaro Bodi mengatakan sebaiknya masalah ini diselesaikan dengan cara musyawarah bersama dengan unsur-unsur nagari saja.

“Kalau mengundang BPK, saya rasa sebaiknya masalah ini diselesaikan secara baik-baik dengan musyawarah dengan melibatkan semua unsur-unsur yang ada di Nagari Barulak ini,” kata wali nagari.

Pada akhir rapat, Farhan mengatakan hasil dari rapat ini tidak ada, menurutnya hanya menambah masalah saja, karena pihak kenagarian terkesan memojokannya. Adapun yang hadir dalam musyawarah itu, Wali Nagari Barulak, Ketua KAN, Ketua BPRN, Dt Kepala Suku, Dt Wakil Suku, Niniak Mamak, dan seluruh Perangkat Nagari Barulak.

Pewarta : ****

Komentar

Tinggalkan Balasan

1 komentar

  1. Betul apa yg disampaikan saudara farhan,semua harus terang benderang baru nagari kita bisa maju, saya sebagai dunsanak dari rantau sangat mendukung apa usaha dari saudara farhan jangan sampai kendur,saya anggota ikbar batam memberi dukungan penuh untuk kemajuan nagari kito