oleh

UMSB Hadirkan Novel Baswedan dan Busyro Muqaddas dalam Diskusi Publik Independensi KPK

Bukittinggi, Suarapribumi.co.id –– Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat (UMSB) menggelar diskusi publik terkait independensi KPK atas perubahan alih status pegawai KPK menjadi ASN via daring aplikasi zoom, pada Selasa, (29/6).

Dalam diskusi tersebut langsung menghadirkan tokoh yang terlibat yakni Novel Baswedan, Busyro Muqaddas dan Danang Widoyoko. Dipihak kampus sebagai narasumber adalah pakar hukum tata negara Wendra Yunaldi dan sambutan dari Rektor UMSB Riki Saputra.

Dalam kesempatan itu Pimpinan KPK periode 2011-2015, Busyro Muqaddas memaparkan fakta penurunan kepuasan publik terhadap kinerja KPK mulai 2019 dan 2020.

Kemudian ia menyebut pelabelan taliban terhadap sejumlah pegawai KPK adalah sengaja dibentuk opini oleh para buzzer untuk melemahkan KPK.

Sementara itu Penyidik KPK, Novel Baswedan menjelaskan panjang lebar upaya pelemahan KPK mulai dari revisi UU KPK hingga peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

Penyidik KPK yang menangani kasus KKN di sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan pangan membuat banyak pihak yang terganggu.

“Sektor sumber daya alam adalah sektor yang paling rawan dikorupsi. Korupsi tidak hanya sekerdar uang negara yang hilang tapi juga merusak SDA kemudian di hampir semua distribusi pangan juga tidak luput dari korupsi,” ulas Novel.

Novel juga menyayangkan sejumlah persoalan terkait HAM dan upaya kriminalisasi pegawai KPK.

“Masalah korupsi penegakan hukum, penegakan HAM, alih alih pemberantasan yang sungguh-sungguh mereka di KPK justru mengalami penyerangan dan kriminalisasi,” ujar Novel.

Lanjut KPK juga dilemahkan dengan adanya SP3 sehingga membuka peluang dagang perkara.

“Dalam prakteknya terbukti banyak kasus tidak bisa tertangani optimal, ternyata ada oknum ketika ada peluang sp3 perkara tertentu bisa tidak dijalankan,” jelasnya.

Hingga pada Januari Ketua KPK memaksakan kehendak memasukkan norma asesment TWK dalam proses peralihan pegawai ke ASN secara diam-diam dan Januari 2021 tiba tiba peraturan itu disahkan.

“Artinya jika mengikuti aturan proses pembentukan undang-undang itu menyalahi,” kata Novel.

Kemudian dilanjutkan pemaparan dari Direktur LuHak FH UMSB, Wendra Yunaldi, ia mengatakan kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan bahkan juga ada upaya untuk mempengaruhi kalangan akademisi kampus yang dibungkam dan ikut pula menyudutkan para akademisi lain yang menyuarakan atau menkiritisi upaya pelemahan KPK.

Pewarta: Syafri Ario, S. Hum

Komentar

Tinggalkan Balasan