Oleh : M Farhan Faridho M
Jurnalist Sumatera Batarat
Dampak pandemi Covid-19 bagi Negara Indonesia sangat terasa diseluruh sendi kehidupan, terlebih dalam bidang ekonomi. Dampak Covid-19 bagi ekonomi hampir dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Melirik kepada masyarakat yang hidup dikalangan menengah kebawah, pedagang, karyawan, supir, wartawan dan banyak lagi profesi atau pekerjaan yang lain, dampaknya sangat terasa, dipecat, diliburkan sementara, bahkan bekerja dengan gaji tidak jelas, sehingga mereka tidak tau lagi harus bagaimana.
Bagi kita yang terdampak, memang pemerintah hadir memberikan solusi, namun tidak sedikit terjadinya korupsi di tengah pandemi Covid-19, para elit politik, menteri, yang banyak menjadi aktor intelektual dibalik deretan kasus-kasus tersebut. Sehingga niat pemerintah untuk memberikan solusi recofusing ekonomi masyarakat tidak terealisasi secara universal. Sampai saat ini, pemerintah tidak pernah bisa memberikan penjelasan yang kongkrit, terkait dengan asumsi miring yang masyarakat arahkan kepadanya, tagar tidak percaya.
Artinya pemerintah tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat dibalik kasus-kasus yang melibatkan elit politik Indonesia yang melakukan Korupsi. Walaupun upaya pemulihan ekonomi sangat gencar dilakukan, mulai dari program pengembangan wisata, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan lainya dengan tujuan pemulihan ekomoni masyarakat.
Animo masyarakat dengan mosi tidak percaya, tidak hanya diarahkan kepada papan atas elite politik saja, di desa masyarakat juga berasumsi sama kepada pemerintah desanya, karena berbagai alasan, seperti contoh ada kepala desa yang terbukti korupsi dan melakukan pidana lainya.
Artinya apa? Dari pemerintahan tertinggi Negara Indonesia sampai ke tingkatan terendah sekalipun, oknum-oknum pejabat yang secara sah terbukti bersalah melakukan pidana seperti korupsi dan lainya masih terjadi. Merupakan hal wajar terjadinya kelunturan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri.
Bicara pemulihan yang inklusif untuk Indonesia tangguh, seperti paparan diatas, pemerintah akan sulit membuat Indonesia tangguh kalau tidak bisa membersihkan jati diri pemerintah itu sendiri dan kalau pemerintahannya tidak tangguh. Apapun kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meyembuhkan luka ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19, pasti akan ada saja yang tidak akan percaya akan kebijakan itu.
Tidak adanya keberanian membersihkan jati diri pemerintah dan orang-orang yang diberi kepercayaan berupa kekuasaan oleh masyarakat inilah penyebab tidak terealisasinya kebijakan tersebut. Pemimpin Negara ini harusnya lebih teliti dan berani menempatkan orang yang jujur dan berkompeten didalam masing-masing bidang yang ada. sekarang ini banyak yang tidak bertanggung jawab, bahkan rela mengambil keuntungan sendiri dengan menindas rakyatnya.
Untuk memulihkan dampak ekonomi karena Covid-19, pemerintah kehilangan sosok kejujuran yang mementingkan kepentingan rakyat. Pemimpin yang mau berkorban untuk masyarakatnya, bukan pemimpin yang mengorbankan masyarakatnya. Yang berkorban demi masyarakat itu ada, namun selalu dibungkam ketika bersuara, bahkan banyak juga yang berakhir dipenjara, dengan delik Undang-Undang yang disinyalir mementingkan kepentingan Oligarki di Negeri ini.
Indonesia adalah negara demokrasi, begitulah yang kita tau. Namun semenjak dua tahun pandemi, begitu banyak masyarakat, aktivis, mahasiswa yang mengkritik pemerintah malah disomasi, didiskriminasi, bahkan dibanting hingga kejang-kejang. Mereka menyampaikan aspirasi atau kritikan itu, dikarenakan adanya keresahan dimasyarakat yang membuat mereka tergerak untuk menyampaikannya.
Namun balasan Rezim ini terkesan otoriter, diskriminasi, dan tanpa belas kasih. Mulai dari kritikan dibalas somasi sang menteri, bahkan sampai dilaporkan polisi, mahasiswa aksi yang di dibating oknum polisi hingga kejang, dan viralnya tagar percuma lapor polisi, katanya sih sudah mintak maaf sama mahasiswa aksi, tapi apakah begitu cara polisi di Negara ini bertugas?
Solusi untuk #pemulihaninklusif Indonesia tangguh menurut saya adalah, pemerintah harus berani membenahi, melihat diri sendiri, melakukan tindakan tegas, kalau perlu bagi oknum-oknum yang merasa tidak jujur dan bertanggung jawab lebih baik mengundurkan diri, agar bisa membuat masyarakat yakin akan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga kita bisa bersama-sama bergerak untuk Indonesia tangguh dan melakukan pemulihan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.
#pemulihaninklusif
