BUKITTINGGI Suarapribumi.co.id – Polemik dugaan penipuan bermodus investasi modal pemasok bahan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret nama seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi memasuki babak baru. Oknum berinisial F resmi diberhentikan sebagai PNS setelah dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap disiplin kepegawaian.
Surat Keputusan (SK) pemberhentian diserahkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kepada F, Jumat (13/11/2026).
Pemberhentian tersebut dilakukan menyusul ketidakhadiran F dalam menjalankan tugas selama berbulan-bulan tanpa memenuhi ketentuan disiplin kepegawaian. Tindakan itu dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mengatur sanksi tegas bagi pegawai yang melakukan pelanggaran berat.
Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, membenarkan penyerahan SK tersebut. Ia menyebutkan, keputusan pemberhentian telah disampaikan secara resmi kepada yang bersangkutan.
“SK pemberhentian yang bersangkutan telah kita serahkan hari ini. Sesuai aturan, yang bersangkutan juga berhak mengajukan banding dengan tenggat waktu 15 hari kerja,” ungkap Rismal Hadi.
Namun, perhatian tak hanya tertuju pada pemberhentian F. Dalam kesempatan menerima keputusan tersebut, F juga menyampaikan pernyataan terkait dugaan keterlibatan Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias, dalam persoalan yang menyeret namanya.
F secara tegas membantah adanya keterlibatan orang nomor satu di Kota Bukittinggi itu. Ia menyatakan tindakan yang diduga dilakukannya merupakan urusan pribadi di luar kedinasan dan tidak berkaitan dengan Wali Kota.
Rismal Hadi turut menegaskan bahwa berdasarkan pernyataan F tersebut, Ramlan Nurmatias tidak memiliki keterlibatan dalam persoalan yang terjadi.
“Yang bersangkutan juga menyebutkan bahwa tidak ada keterlibatan Bapak Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias dalam tindakan yang ia lakukan di luar kedinasan. Jadi, sudah jelas, Bapak Wali Kota tidak terlibat apa-apa. F juga sudah diberhentikan karena melanggar aturan disiplin pegawai,” pungkasnya.
Dengan penyerahan SK tersebut, status kepegawaian F resmi berakhir sesuai keputusan pemberhentian. Meski demikian, hak untuk mengajukan banding tetap terbuka selama tenggat waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. ( Harika )
