BUKITTINGGI, suarapribumi.co.id — Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi yang digelar pada Kamis (12/11/2026) dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diwarnai sorotan terkait kehadiran perangkat daerah. Sejumlah kursi yang diperuntukkan bagi jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tampak kosong di dalam ruang sidang.
Dalam pantauan di lokasi, tidak seluruh kursi undangan terisi penuh, dan beberapa SKPD terlihat diwakili oleh pejabat atau unsur lain.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, memberikan penjelasan saat dikonfirmasi terkait ketidakhadiran sejumlah kepala perangkat daerah tersebut. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena adanya tumpang tindih agenda kegiatan di waktu yang bersamaan.
“Kebetulan dalam waktu bersamaan ada beberapa agenda kegiatan yang juga harus diikuti oleh beberapa SKPD. Jadi pejabat-pejabat di SKPD harus berbagi, karena semua kegiatan dan agenda harus berjalan,” ujar Rismal Hadi melalui pesan singkat, Kamis malam (12/11/2026). Ia juga menegaskan bahwa ketidakhadiran para pejabat tersebut telah mendapatkan izin resmi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Effendi, menyatakan bahwa pihak legislatif tidak menerima pemberitahuan resmi dari SKPD terkait ketidakhadiran sejumlah kepala perangkat daerah tersebut.
Meski demikian, Ketua DPRD menilai ketidakhadiran tersebut tidak terlalu mengganggu esensi maupun kualitas pembahasan dalam rapat paripurna. Pasalnya, sektor utama (leading sector) yang berkaitan langsung dengan Ranperda BPBD tetap hadir.
Kendati demikian, pihak legislatif tetap memberikan catatan agar ke depannya koordinasi antara eksekutif dan legislatif dapat ditingkatkan, serta kehadiran jajaran SKPD pada agenda-agenda resmi DPRD dapat lebih maksimal demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. (Harika)
