BUKITTINGGI, suarapribumi.co.id — Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi resmi menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Rabu (11/11/2026). Langkah ini diambil untuk memperkuat kesiapsiagaan serta mempercepat penanganan bencana secara terstruktur dan terpadu.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan bahwa pembentukan lembaga khusus kebencanaan ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya frekuensi kejadian bencana di wilayahnya. Berdasarkan data pemerintah daerah, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 97 peristiwa bencana terjadi di Kota Bukittinggi.
Rincian kejadian tersebut didominasi oleh banjir sebanyak 46 kali dan cuaca ekstrem 41 kali. Selain itu, tercatat pula 5 kejadian tanah longsor, 3 peristiwa puting beliung, serta 2 kejadian gempa bumi.
“Tingginya frekuensi bencana tersebut membuat Bukittinggi membutuhkan lembaga khusus yang fokus menangani penanggulangan bencana, mulai dari tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana,” jelas Ramlan dalam pidato penghantarannya.
Dalam rancangannya, Pemko Bukittinggi mengusulkan BPBD berstatus sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tipe C. Menurut Ramlan, skema ini dipilih dengan menerapkan prinsip miskin struktur, kaya fungsi demi menjaga efisiensi anggaran daerah.
“Pengusulan BPBD sebagai SKPD Tipe C menerapkan prinsip miskin struktur, kaya fungsi, sehingga anggaran daerah dapat lebih diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pelayanan penanggulangan bencana secara langsung di lapangan,” ujar Ramlan.
Kebijakan perampingan struktur tersebut didasari oleh sejumlah pertimbangan strategis, di antaranya porsi belanja pegawai Pemko Bukittinggi yang saat ini masih berada di angka 43 persen. Selain itu, dengan luas wilayah mencapai 24,173 km² dan jumlah penduduk 143.595 jiwa, efisiensi struktur dinilai lebih efektif agar alokasi dana tidak habis untuk biaya birokrasi, melainkan fokus pada pengadaan peralatan, mitigasi, dan pelatihan relawan.
Pemko Bukittinggi memastikan seluruh landasan hukum dan tahapan administrasi pembentukan BPBD telah rampung. Ranperda ini disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Secara administratif, usulan ini juga telah mengantongi Rekomendasi Gubernur Sumatera Barat Nomor 000.8.1.2/429/Org-2026 tertanggal 1 Oktober 2026, serta telah melalui proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumatera Barat pada 6 November 2026 lalu.
Selanjutnya, Ranperda ini akan memasuki tahap pembahasan lebih lanjut bersama DPRD Kota Bukittinggi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah. Pemko berharap dukungan penuh dari pihak legislatif maupun masyarakat agar Bukittinggi menjadi kota yang lebih siaga dan tangguh menghadapi potensi bencana. (Harika)
