BUKITTINGGI, suarapribumi.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi mengingatkan bahwa penanggulangan bencana bukan sekadar urusan teknis parsial, melainkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dan perlindungan publik. Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, Lc., M.A., dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/11/2026), saat menyikapi hantaran Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang disampaikan oleh Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias.
Dalam pembahasannya, muncul sorotan menarik terkait tipelogi organisasi yang diusulkan. Meskipun hasil pemetaan suburusan bencana Kota Bukittinggi memperoleh skor 480 yang secara perhitungan normatif masuk dalam kategori Tipe A, pihak eksekutif melalui Wali Kota Ramlan Nurmatias justru mengusulkan BPBD dengan tipelogi Tipe C. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota menjelaskan bahwa penentuan tipelogi tidak hanya berpedoman pada hasil pemetaan angka, tetapi juga wajib mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan aparatur, beban kerja, serta efektivitas organisasi secara menyeluruh.
Pengusulan BPBD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tipe C ini dirancang dengan menerapkan prinsip miskin struktur, kaya fungsi. Kebijakan perampingan ini diambil dengan pertimbangan bahwa belanja pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi masih berada pada angka 43 persen, sehingga efisiensi organisasi sangat diperlukan agar alokasi anggaran tidak terlalu banyak terserap untuk birokrasi yang gemuk. Dengan luas wilayah 24,173 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 143.595 jiwa, anggaran daerah diarahkan agar lebih optimal memperkuat kesiapsiagaan, pengadaan peralatan, pelatihan relawan, serta penanganan langsung di lapangan.
Urgensi pembentukan lembaga khusus ini didasari oleh tingginya kerawanan wilayah terhadap ancaman bencana yang membutuhkan penanganan terencana dan terkoordinasi. Sepanjang tahun 2024 saja, Kota Bukittinggi mencatat sebanyak 97 kejadian bencana, yang terdiri dari 46 kejadian banjir, 41 kejadian cuaca ekstrem, 5 kejadian tanah longsor, 3 peristiwa puting beliung, serta 2 kejadian gempa bumi. Sebagai langkah mitigasi jangka pendek maupun panjang, Pemko Bukittinggi juga terus menggiatkan pemeliharaan drainase guna mengatasi persoalan banjir di kawasan perkotaan yang padat aktivitas perdagangan dan permukiman.
Dari aspek legalitas, pembentukan BPBD Kota Bukittinggi telah mengantongi landasan yuridis yang kuat, mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025. Usulan ini juga telah memperoleh Rekomendasi Gubernur Sumatera Barat Nomor 000.8.1.2/429/Org-2026 tertanggal 1 Oktober 2026 dan tuntas melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat pada 6 November 2026. Melalui tahapan lanjutan di DPRD, lembaga legislatif menekankan pentingnya memastikan bahwa apapun tipelogi yang ditetapkan nantinya, BPBD harus memiliki kapabilitas operasional, sumber daya manusia, serta dukungan anggaran yang memadai demi menjamin keselamatan masyarakat secara optimal. (Harika)
