Tanah Datar – Gemar membaca sebuah gerakan yang sangat positif yang harus terus didukung dan dikembangkan di tengah-tengah ASN dan masyarakat secara luas. Bentuk dukungan pemerintah daerah meningkatkan minat baca adalah melalui peningkatan sarana, prasarana dan ketersediaan buku bacaan di perpustakaan.
Bentuk dukungan konkritnya jelas Wabup Zuldafri Darma, pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengeluarkan surat edaran Bupati terkait dengan himbauan kepada setiap pejabat eselon II dan III yang keluar daerah membawa oleh-oleh minimal satu buah buku untuk diwakafkan ke perpustakaan daerah.
“Dari sini kita harapkan akan ada banyak jenis dan judul buku yang nantinya akan meningkatkan minat baca masyarakat kita terutama di kalangan pelajar. Karena kita tahu bahwa membaca adalah jendela dunia artinya dengan membaca buku kita akan bisa melihat dunia dari berbagai sudut pandang yang berbeda beda,” ujarnya didampingi Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Datar Erizal Ramli di sela-sela kegiatannya mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan di hotel Bidakara Jakarta, Kamis (14/03).
“Untuk itu kita akan dorong terus masyarakat kita dengan berbagai cara dan upaya, karena dengan membaca kita akan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang tak terbatas,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah daerah saat ini sedang membangun perpustakaan daerah yang representatif yang berlokasi di depan SMAN 1 Batusangkar. “Semoga mimpi kita bersama memiliki perpustakaan daerah yang representatif yang membuat nyaman para pengunjungnya bisa segera terwujud,” harapnya
Rakornas ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, juga dihadiri oleh direktur TVRI Helmi Yahya, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia M. Syarif Bando, Gubernur, Bupati, Walikota dan kepala perpustakaan daerah se-Indonesia dengan mengangkat tema “Pustakawan berkarya mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia M. Syarif Bando dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini perpustakaan sebagai lembaga yang baru di daerah masih mengalami banyak kendala. Menurutnya kendala yang sangat mendasar adalah kurangnya anggaran.
Untuk itu kepada Mendagri diminta bisa menghimbau kepada seluruh kepala daerah agar bisa meningkatkan anggaran bagi perpustakaan yang ada di daerah. Dia juga mengatakan saat ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) juga masih tergolong sangat kecil, cuma sekitar 300 milyar dari sekitar kebutuhan sekitar 116 triliun untuk jangka waktu 10 tahun guna menopang kebutuhan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan melalui ilmu di perpustakaan.
Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya menyampaikan, saat ini dari 34 provinsi di Indonesia sudah 100% memiliki perpustakaan, yang terdiri dari tipologi A sebanyak 23 provinsi, tipologi B sebanyak 10 provinsi dan 1 provinsi masih tipologi C.
Untuk kabupaten, dari 482 kabupaten/kota baru 93,74 % yang sudah memiliki perpustakaan, sementara sebanyak 32 kabupaten/kota masih belum memiliki perpustakaan. Untuk tingkat kecamatan dari 7.094 baru 1.685 yang sudah memiliki perpustakaan atau baru sekitar 23,75%. Dan untuk desa dari 82.505 desa baru 33.929 yang sudah memiliki perpustakaan atau sekitar 41,12%.
Berkaitan dengan hal tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo menghimbau agar daerah yang belum memiliki perpustakaan untuk segera membentuk kelembagaan ini.
Dia juga meminta daerah agar memperkuat kelembagaan dan tata laksana perpustakaan, mendorong penyelenggaraan perpustakaan umum berjalan dengan baik, dan yang paling penting menurut Mendagri adalah membangun perpustakaan pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).
Selanjutnya Mendagri Tjahjo Kumolo juga menyampaikan agar daerah bisa mengoptimalkan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kartu anggota perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia (della/joli)
