Jakarta, Suarapribumi.co.id – Beredar berita Jerry Sambuaga mantan wamendag dinonaktifkan sebagai ketua Umum DPP AMPI berdasarkan Rapat Pleno ke – V yang digelar 7 maret 2025 di Aula Graha DPP Partai Golkar karena dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta melanggar etika dan moral organisasi.
Pleno ini juga menerima surat pengunduran diri Plt. Sekretaris Jenderal Rizky Maulana dan mengangkat Omar Syarief sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum DPP AMPI, Hendra Paletteri sebagai Sekretaris Jenderal DPP AMPI secara definitif. Sementara itu, Rouli T. Octara Rajagukguk ditunjuk sebagai Bendahara Umum DPP AMPI yang baru.
Sebagai bagian revitalisasi kepengurusan, DPP AMPI juga memasukan berbagai tokoh nasional sebagai Wakil ketua Umum yaitu Arief Rosyid Hasan, mantan ketua Umum PB HMI dan juga komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Ali Ghiffar ketua Umum Fokusmaker, Gamal Bahri ketua umum Hima Kosgoro 1957 dan Ade Ghadafi Ketua Umum Angkatan Muda Satkar Ulama Indonesia.
Dalam keputusan tersebut, DPP AMPI juga menugaskan para pengurus yang baru diangkat untuk segera menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) selambat-lambatnya dalam tiga bulan ke depan. Munas ini bertujuan untuk menata kembali kepemimpinan organisasi serta menyusun program kerja yang lebih progresif.
Ketika dikonfirmasi kepada Taufik Ronaldo sebagai Wakil Bendum DPP Ampi periode 2022 – 2027 dan juga Waketum Jargon (Jaringan Relawan Gibran Nasional) kaget dengan kabar ini, dia menyatakan memang ada undangan untuk pleno tapi cuma undangan secara chatting whatsapp tanpa undangan resmi sebagaimana undangan rapat pleno sebagaimana mestinya.
Kemudian taufik menjelaskan memang sedang terjadi dinamika di organisasi AMPI tapi dia menilai hal itu sesuatu hal yang wajar karena ini adalah wadah organisasi kaum muda yg biasa penuh dengan dinamika dan seharusnya ini bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat dan jika hal itu tidak dapat diselesaikan maka langkah ke dewan etik bisa dilakukan dan sabar menunggu putusan dewan etik tanpa gegabah melakukan pleno yg prematur.
“Kalaupun dilakukan Pleno harusnya undangan dengan kop surat dari DPP Ampi tetap di tandatangani oleh ketua umum dan sekretaris aktif jika ada rapat diluar itu tidak bisa kita ikuti dan dia juga mempertanyakan siapa yang mempunyai agenda itu. Walaupun ini organisasi pemuda bukan berarti pengurusnya orang yang baru berorganisasi,” tutupnya. (Syf)
