BUKITTINGGI – Reses Anggota DPRD Kota Bukittinggi Masa Sidang II Tahun 2025/2026 di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) berubah menjadi forum evaluasi kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat.
Kegiatan yang digelar di Gedung Pertemuan Kantor Camat MKS, Kamis (30/4/2026), itu dihadiri camat, lurah se-MKS, perwakilan SKPD, serta unsur masyarakat seperti niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, kader PKK, dan posyandu.
Sejumlah anggota DPRD menyoroti masih lemahnya sinkronisasi antara program pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Amrizal, menegaskan peran strategis Bapelitbang sebagai “dapur” perencanaan pembangunan daerah. Ia meminta agar seluruh aspirasi yang dihimpun saat reses tidak berhenti sebagai catatan administratif semata.
“Jangan ada lagi alasan klasik yang menghambat pembangunan. Keluhan masyarakat harus ditransformasikan menjadi program nyata, bukan sekadar arsip,” tegasnya.
Amrizal juga mengkritik kehadiran sejumlah SKPD dalam kegiatan reses yang dinilai masih bersifat formalitas tanpa komitmen kuat dalam menindaklanjuti aspirasi warga.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi PKS, Linda Wardiyanti, menyoroti pentingnya transparansi anggaran pokok pikiran (Pokir) dewan agar tidak menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat.
“Masyarakat jangan diberi harapan palsu. Transparansi itu penting agar publik tahu mana yang bisa direalisasikan dan mana yang belum,” ujarnya.
Linda juga menekankan pentingnya perhatian terhadap isu sosial dan lingkungan, seperti dukungan terhadap kawasan Guguk Bulek dalam ajang lomba tingkat provinsi serta penanganan persoalan hewan liar yang meresahkan warga.
Ia berharap regulasi yang dihasilkan DPRD benar-benar selaras dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat sehari-hari.
Di sisi lain, tokoh masyarakat yang hadir menitipkan pesan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga memperkuat karakter generasi serta melestarikan budaya Minangkabau sebagai fondasi kesejahteraan jangka panjang.
Reses ini pun menjadi momentum penting untuk mendorong akuntabilitas dan responsivitas birokrasi, demi mewujudkan pembangunan yang lebih tepat sasaran di Kota Bukittinggi. (Harika)
