Lima Puluh Kota, Suarapribumi.co.id – Anggaran besar tak berbanding lurus dengan manfaat setiap kegiatan yang digelar KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Terlalu kentara sekali tampaknya.
Mulai dari tender proyek baliho calon yang sampai ke Surabaya, molornya waktu realisasi pemasangan baliho, iklan di media massa hingga debat kandidat yang kacau balau.
Tak jelas aturannya, ketika dikonfirmasi terkait realisasi dan distribusi pemasangan baliho calon kepala daerah Ketua KPU Lima Puluh Kota, Masnijon mengatakan tak ada PKPU nya.
Hingga kini pilkada hampir usai, tak jelas kabarnya distribusi baliho calon, padahal baliho salah satu media untuk mensosialisaikan calon kepada masyarakat, yang kini harus KPU pula yang menyediakan dan itupun dibatasi.
Belum lagi soal iklan di media massa, ada pula dikotomi harus media cetak dan radio, sementara Media Televisi (Tv) tak jelas kadang diakomodir kadang tidak. Dasar dikotomi dan pemilihannya media tak jelas.
KPU menurut hemat penulis tak memikirkan efektifitas apa yang lakukan, pokoknya asal jadi.
Kini yang tak kalah kacau, Debat Publik pertama, pasangan calon bupati dan wakil bupati Lima Puluh Kota, dengan tema ‘Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan SDM yang Berkualitas dan Profesional’ yang dibuka pada 20:00 di aula kantor bupati Lima Puluh kota. Rabu (18/11).
Kejengkelan publik tak terbendung di media sosial dan warung kopi. Betapa tidak Debat publik yang seharusnya ditonton ribuan warga Lima Puluh Kota namun KPU mengandalkan Media Sosial KPU Lima Puluh kota yang follower Instagramnya nya cuma seribu lebih sedikit.
“Belum lagi dekorasi panggung dalam debat publik yang acak kadul, seperti cerdas cermat anak SD. Tentu tidak sebanding dengan anggaran yang dihabiskan,” ujar Netizen.
Tampak tak profesional, tidak ada sama sekali suasana pesta demokrasinya Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak sebanding dengan anggaran publik yang dikeluarkan.
“Atau barangkali perlu ditambah lagi anggaran Pilkada ini? ” sentil Netizen.
Seharusnya KPU Lima Puluh kota bisa menyiarkan di seluru seantero Lima Puluh Kota, sehingga masyarakat bisa menilai juga calon yang akan mereka pilih.
Parahnya KPU tak mampu menyediakan layar tancap sementara warga yang boleh masuk ke ruang debat dibatasi.
“Mestinya KPU dapat menyiarkan langsung dengan cara memutar layar tancap / virtual di jorong-jorong dan nagari-nagari dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga semua masyarakat bisa melihat, yang mana calon pilihannya di tanggal 9 Desember nanti” kata Bayu Vesky, yang tampak kesal dengan KPU.
Masyarakat yang ingin melihat debat putera-putri terbaik Lima Puluh kota, tak mendapatkan akses masuk. Pihak KPU juga tidak menyediakan layar tancap di luar aula kantor Bupati Limapuluh Kota, padahal lebih kurang Rp43 Miliar uang rakyat yang disediakan untuk pesta demokrasi tersebut.
Arya Gusman, tokoh muda Luak limo Puluah mengharapkan kepada anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, untuk memanggil pihak KPU Limapuluh Kota, terkait salah satu fungsinya.
“Kita berharap DPRD Kabupaten Lima Puluh kota memanggil KPU, untuk melakukan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengawasan terhadap uang rakyat dan kami juga menyesalkan minimnya sosialisasi baik secara lansung ataupun di media massa,” tutup Arya
Sampai berita ini diterbitkan, Masnijon Ketua KPU Lima Puluh Kota masih belum menjawab pertanyaan dari wartawan Suarapribumi.co.id.
Penulis: Syafri Ario, S. Hum
Panitia cerdas cermat kali, ntar pemenang disediakan buku tulis.