Bupati Rohil Ambil Keputusan Rapat Paripurna DPRD Rohil

Rohil, Suarapribumi.co.id– DPRD menggelar Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Rokan Hilir, dalam rangka penyampaian laporan pembahasan perubahan ranperda, tentang anggaran 2022, oleh badan anggaran sekaligus pengambilan keputusan pada Jumat tanggal 30 September 2022.

Rapat paripurna DPRD itu dengan agenda dalam rangka penyampaian laporan pembahasan peran Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022 oleh badan anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hilir sekaligus pengambilan keputusan berpedoman pada pasal 103 ayat 2 huruf a peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hilir nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib.

Sekretaris dewan mengatakan dari 45 orang anggota yang menandatangani daftar hadir sejumlah 30 orang dari seluruh unsur fraksi-fraksi sesuai pasal 29 ayat 1 huruf b peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hilir nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib forum sudah tercapai.

“Hari ini Jumat tanggal 30 bulan September Tahun 2022 rapat paripurna ke-15 masa sidang ketiga tahun sidang 2022 dengan agenda yakni rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan pembahasan dan Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 oleh banggar DPRD Kabupaten Rokan Hilir sekaligus pengambilan keputusan dibuka dan rapat saya nyatakan terbuka,” ujarnya.

Bupati telah melalui beberapa tingkat pembicaraan pembahasan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam tata tertib DPRD dan peraturan perundangan yang berlaku baik secara internal DPRD melalui badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2022.

Adapun jumlah rencana perubahan anggaran yang diajukan tersebut adalah sebesar Rp2.060.838.359.647 yaitu bertambah sebesar Rp2.976.901.536 dari pagu yang telah ditetapkan pada APBD murni Tahun 2022 yakni sebesar Rp2.090.663 27.977.

Proses pembicaraannya sesuai dengan pasal 10 peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hilir nomor 1 tahun 2019 sudah memasuki tahap akhir serta hasil dari pembahasan secara rinci akan disampaikan dalam kesempatan rapat paripurna hari ini oleh badan anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

“Mudah-mudahan hasil pembahasan tersebut dapat disetujui dan disahkan untuk kemudian ditetapkan sebagai peraturan daerah selanjutnya kepada badan anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hilir melalui juru bicaranya yang terhormat saudara bangsa untuk menyampaikan laporan pembahasan rapbd perubahan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022,” ujarnya.

Sebagaimana diatur dalam peraturan menteri Dalam negeri nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 dengan tetap mempertimbangkan terjadinya beberapa kondisi yang mengharuskan untuk dilakukan perubahan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 181 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kuah keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi antar unit organisasi antar program antar kegiatan dan antar jenis belanja keadaan yang menyebabkan still 4 Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan karena darurat dan keadaan luar biasa.

Berdasarkan pasal 161 Peraturan Pemerintah tersebut maka pertimbangan yang mendasar perubahan APBD Kabupaten Hilir tahun anggaran 2022 ini adalah adanya peningkatan pendapatan dalam tahun anggaran. Grup ini adalah peningkatan pendapatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Hilir tahun anggaran 22 serta agar proses pembangunan dapat berjalan secara baik dengan tetap melihat ketersediaan sumber pembiayaan pembangunan dan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan dari awal.

Dua dasar hukum dasar hukum penyampaian laporan ini diantaranya pertama, undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 2014 nomor 24 tambahan lembaran negara nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan.

Kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 2014 nomor 58 tambahan lembaran negara nomor 569 2 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan daerah lembaran negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42 tambahan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 632 3 Peraturan menteri Dalam negeri nomor 7 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengolahan keuangan daerah berita negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 1781 4 Peraturan menteri Dalam negeri nomor 27 tahun 2001 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 3 hasil pembahasan pembahasan terhadap perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022 dilaksanakan sesuai kebutuhan bersama antara DPRD Kabupaten Rohil bersama Pemerintah Kabupaten Hilir Oleh karena itu sebagaimana data yang disampaikan. Oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir maka dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan pendapatan daerah mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp1.851.761.450 811 menjadi Rp2.60.838.3509.647 atau bertambah sebesar Rp29.76.901.536

2. Perubahan belanja belanja daerah mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp2.90.663.027.097 menjadi Rp2.255.60.770.232 atau mengalami peningkatan sebesar Rp164.043.566.000.255 perubahan pembiayaan pembelian daerah mengalami perubahan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya atau Silpa dari awal sebesar Rp150.000.000 menjadi Rp197.359.652.585.

Daerah tahun berkenan mengalami perubahan menjadi nol rupiah dari sebelumnya defisit sebesar Rp92.032.989.866.

4 pendapat fraksi-fraksi berdasarkan uraian pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir maka terdapat beberapa pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD kabupaten Hilir yaitu

1. fraksi partai demokrasi Indonesia perjuangan

2. fraksi partai golongan karya

3. fraksi partai Nasional Demokrat

5. fraksi partai amanat nasional

6. fraksi partai Demokrat

7. fraksi partai keadilan Sejahtera

8. rasi gabungan Indonesia bangkit sembilan operasi gabungan Gerindra pembangunan berkarya.

Berbagai pendapat yang konstruktif telah disampaikan pada sidang paripurna ke-13 oleh 9 fraksi DPRD terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Hilir tahun anggaran 2022 pada prinsipnya 9 fraksi DPRD Rokan Hilir sebagaimana tersebut di atas kelas sepakat untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan menjadi peraturan fraksi pendapat-pendapat fraksi DPRD tersebut merupakan lampiran tak terpisah dari laporan ini saran badan anggaran bagian kelima pada langganan DPRD kabupaten Hilir atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022

Menyampaikan saran kepada pemerintah yaitu 1 liar dari aspek pendapatan daerah maka pendapatan asli daerah mengalami peningkatan akan tetapi masih belum optimal dikelola sehingga diperlukan adanya optimalisasi terhadap pendapatan dan pengeluaran pendapatan daerah yang potensial Oleh karena itu kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi dari sumber-sumber PHD Kabupaten Rokan Hilir.

Masih harus terus di desa dan dilaksanakan sebagai bentuk upaya dalam waktu realisasi sumber pendapatan asli daerah selanjutnya bahwa pemetaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah setelah melalui sinkronisasi terhadap undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penting agar memberikan kemudahan berusaha dan layanan investasi di daerah Kabupaten Madiun.

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan dan turut serta dalam menekan jumlah kematian ibu dan anak. Pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan sebagai penghubung antar daerah kecamatan dan desa menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang aksesibilitas masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir.

Sehingga dapat menekan aspek pembiayaan yang tinggi dalam rancangan perubahan Hilir tahun anggaran ini yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat empat pemerintah daerah melaksanakan pemilihan pengurus terhadap 5 penghulu yang telah berakhir masa jabatannya pada September tahun ini dan menganggarkan biaya untuk pengamanan pelaksanaan pilpres tahun 2025 selain dari penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan di Kabupaten kahir maka diperlukan adanya kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta atau perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat membantu percepatan pembangunan di bidang sosial budaya lingkungan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemerintah harus memberikan atensi yang besar kepada pembangunan di seluruh wilayah melalui mulai dari data kelola pemerintahan pembangunan infrastruktur dan perekonomian di seluruh tujuh hubungan dengan meningkatkan inflasi dan kebijakan kenaikan harga BBM maka diperlukan adanya pelaksanaan program bantuan langsung tunai yang berasal dari seluruh wilayah kabupaten Hilir sehingga program. Percepatan pembangunan dari pengembangan sumber daya manusia dikepajakan Hilir juga menjadi salah satu hal yang paling penting bagi wilayah kepada Rokan Hilir.

Maka peningkatan dalam pembangunan masyarakat di bidang dan pendidikan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar visi misi tujuan dan sasaran pemerintah dapat tercapai melalui program dan kegiatan yang komprehensif saran daripada anggaran DPRD ini disampaikan melalui bentuk laporan konstruktif kepada Kepala daerah Kabupaten Hilir untuk perbaikan Penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan diarahkan guna menyelesaikan masalah yang ditemukan berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik ditunjukkan pada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak dapat dilaksanakan dan apabila dilaksanakan anggaran dan memadai laporan dan saran pada ajaran ini diharapkan supaya diperhatikan dan dilanjut oleh kepala daerah Kabupaten Rokan Hilir .

Dengan rangka perubahan anggaran pendapatan bagi daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022 demikian laporan penanggalan DPRD kabupaten Hilir atau rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022 kami sampaikan dalam rapat paripurna DPD yang terhormat ini sebagai bagian dan mekanisme dari sistem pembahasan oleh DPRD komputer Hilir berdasarkan peraturan yang berlaku.(Ad/lan)