Jakarta, Suarapribumi.co.id – Perwakilan Suku Sakai yang tanah adatnya Dikuasai oleh perusahaan kelapa Sawit yakni PT Sinar Inti Sawit (SIS) mendatangi Seknas Sumatera Bersama Prabowo Gibran yang ada di Kuningan Jakarta Selatan.
Kedatangan mereka meminta perlindungan hukum maupun pengawalan atas diserobotnya tanah adat yang selama ini 10-15 tahun mereka kelola namun saat ini dikuasai oleh PT SIS.
Humas Majelis Sakai Riau Firdaus Saputra menjelaskan jika setidaknya sudah 6 bulan terakhir semenjak jadi sengketa dan dipasang plang satgas PKH ini warga Sakai hanya bisa menonton tanah mereka dikuasai atau dikelola pihak lain.
“Kami sebagai yang dulu mengelola tentunya sedih. Banyak warga adat yang akhirnya jadi pengangguran karena tak bisa lagi mengelola tanah tersebut,” kata Firdaus dalam perbincangannya.
Firdaus menjelaskan dari sejumlah 16 ribu hektar tanah adat, pihaknya meminta sekitar 4000 hektar yang ada di Desa Bumbung Kecamatan Batinsolapan kabupaten Bengkalis.
“Namun hingga saat ini wilayah tersebut masih dikuasai oleh PT SiS,” tegasnya.
Lebih lanjut, Firdaus juga mengatakan sudah mengajukan surat dan permintaan kerja sama kepada PT Agrinas Palma Nusantara agar Masyarakat Suku Sakai bisa mengelola tanah tersebut. Sehingga tidak ada masyarakat suku yang menganggur.
“Namun kenyataannya berkata lain, meski seluruh persyaratan sudah kami lengkapi namun hingga saat ini kami belum ditunjuk sebagai pengelola. Kami takut jika pengelolaan ini berpindah dan bukan kami masyarakat yang mengelola tanah tersebut,” tegasnya.
Atas dasar itulah, pihaknya datang ke Jakarta menemui Seknas Sumatera bersama Prabowo-Gibran untuk meminta pendampingan agar mereka bisa kembali mendapatkan hak pengelolaan atas tanah mereka.
“Selain ke Seknas kami juga akan mengadu ke DPR, Panglima TNI dan Presiden Prabowo,” tegas Firdaus.
Di lokasi yang sama Ketua Umum Seknas Sumatera Bersama Prabowo Gibran mengatakan pihaknya menerima teman-teman dari suku asli ini yang menyampaikan keluhan mereka.
“Sebagai salah satu relawan Prabowo-Gibran, dimana kita dulu waktu kampanye juga silaturrahmi dengan mereka tentu kita merasa bertanggung jawab juga dan akan berupaya menyampaikan keluhan-keluhan suku asli ini kepada pihak-pihak terkait,” katanya.
Dirinya berharap, program pengembalian lahan-lahan kebun ilegal yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Tidak hanya untuk masyarakat Suku Sakai tapi juga masyarakat tempat lain yang ada di sekitar lahan-lahan kebun,” ucapnya.(Syafri)
