BUKITTINGGI – Guna mematangkan arah kebijakan fiskal daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menggelar Rapat Kerja strategis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Bukittinggi. Rapat yang berfokus pada sinkronisasi anggaran ini dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Senin (9/2/2026).
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, Lc., MA, didampingi Wakil Ketua DPRD, Zulhamdi Nova Candra. IB, A.Md. Hadir pula jajaran Anggota DPRD yang didampingi oleh Sekretaris DPRD, Drs. H. Hendry, ME, beserta jajaran Sekretariat. Sementara dari unsur eksekutif, hadir Asisten Administrasi Umum Setdako Bukittinggi, Drs. H. Syafnir, MM, memimpin rombongan TAPD.
Agenda utama pertemuan ini adalah membahas berbagai aspek teknis penganggaran, mulai dari penentuan prioritas program, langkah efisiensi belanja, hingga strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan patuh terhadap regulasi.
Ketua DPRD Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, menegaskan bahwa rapat ini merupakan pengejawantahan fungsi anggaran dan pengawasan legislatif. Ia mewanti-wanti agar kebijakan anggaran yang lahir harus murni berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Setiap kebijakan anggaran harus berpihak kepada kepentingan masyarakat serta disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Melalui rapat ini, kita ingin menciptakan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran,” tegas Syaiful Efendi.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Administrasi Umum, Drs. H. Syafnir, MM, menyampaikan apresiasi atas fungsi kontrol yang dijalankan DPRD. Ia menekankan bahwa TAPD siap bersikap terbuka terhadap masukan legislatif demi penyempurnaan kebijakan anggaran.
“Pemerintah Kota Bukittinggi siap bersinergi dan terbuka terhadap masukan DPRD. Koordinasi yang baik ini sangat penting agar kebijakan anggaran yang dihasilkan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Syafnir.
Rapat yang berlangsung dalam suasana konstruktif dan dialogis ini diharapkan menjadi momentum penguat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. Dengan tercapainya kesepahaman dalam penganggaran, diharapkan tata kelola keuangan Pemko Bukittinggi semakin profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkelanjutan. (Harika)
