Suarapribumi.co.id – Lima Puluh Kota – Ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lima Puluh Kota secara intens di daerah dalam beberapa waktu terakhir mulai menunjukkan dampak serius terhadap capaian kinerja dan pelayanan publik. Data resmi dari LPSE 2024 memperlihatkan adanya ketimpangan besar antara jumlah paket perencanaan dan realisasi pekerjaan fisik di dinas tersebut.
Dari total 235 paket perencanaan dengan nilai pagu sebesar Rp 57,6 miliar, hanya 4 paket yang telah masuk ke tahap serah terima pekerjaan, dengan nilai realisasi sekitar Rp 13,3 miliar. Artinya, hingga pertengahan tahun, kurang dari 2% dari total perencanaan benar-benar sampai ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur nyata.
Minimnya realisasi ini tentu memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Di saat kebutuhan infrastruktur dasar semakin mendesak, publik justru dihadapkan pada fakta bahwa anggaran besar belum juga berubah menjadi hasil nyata. Ketidakhadiran Kepala Dinas PU dalam waktu yang cukup panjang menjadi salah satu titik persoalan yang harus disorot.
Namun, publik juga perlu bertanya lebih jauh: ke mana perhatian Bupati sebagai pemegang kendali tertinggi pemerintahan daerah? Apakah Bupati tidak mengetahui stagnasi ini, atau memilih membiarkannya? Dalam sistem pemerintahan yang sehat, pemimpin daerah harus tegas terhadap bawahannya yang tidak mampu menunjukkan kinerja, apalagi dalam urusan pembangunan publik.
“Jangan sampai masyarakat menilai seolah pembangunan dibiarkan mandek demi kenyamanan segelintir pejabat. Ini soal akuntabilitas. Kalau kepala dinas tidak berada di tempat, maka bupati harus bertindak. Jangan hanya diam,” ungkap seorang aktivis muda daerah.
Masyarakat Lima Puluh Kota berhak mendapatkan layanan terbaik. Karena itu, Inspektorat Daerah dan DPRD harus segera turun tangan, melakukan audit kinerja dan memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab. Apalagi, anggaran perjalanan dinas dan operasional tetap berjalan, namun hasil kerjanya nyaris tak terlihat.
Sudah saatnya Bupati menunjukkan sikap tegas sebagai kepala daerah, bukan hanya sekadar simbol administratif. Kepercayaan publik dibangun dari keberanian mengambil tindakan di saat rakyat menuntut keadilan dan kepastian pembangunan.
