Suarapribumi.co.id – Mereka juga menekankan pentingnya komunikasi elite politik lintas sektor, serta menjadikan kisruh DPR sebagai pintu awal perbaikan parlemen dan lembaga legislatif di bawahnya.
Senada dengan itu, Prof. Jimly menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh dari perencanaan anggaran hingga pada tepat guna anggaran agar DPR benar-benar akuntabel dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Ia menilai fungsi politik DPR juga harus dievaluasi, apakah sudah berjalan sesuai mandat rakyat atau justru melenceng dari tugas representasi.
Jimly menekankan pentingnya penataan ulang sistem penyaluran aspirasi rakyat melalui partai politik hingga pemilu, sehingga suara masyarakat benar-benar tersampaikan.
Menurutnya, reformasi DPR juga harus ditinjau kembali secara serius, dan pada saat yang sama partai politik bersama lembaga legislatif di semua tingkatan perlu melakukan rekonsolidasi untuk memperkuat demokrasi bangsa.
Selain lima poin strategis itu, DPP KAMSRI juga mengumumkan 8 tuntutan kebangsaan atau AstaCita yang berfokus pada reformasi demokrasi, pembenahan tata kelola legislatif, hingga transparansi penyelenggaraan ibadah haji.
Aldhi menutup pertemuan dengan menegaskan, KAMSRI berkomitmen menjaga demokrasi agar kembali ke jalur konstitusional.
“Pertemuan dengan Prof. Jimly memperkuat langkah KAMSRI. Kami ingin perubahan yang fundamental, bukan sekadar kosmetik politik,” ujarnya. (Red)
