Payakumbuh, Suarapribumi.co.id –-Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang mengabulkan sebagian gugatan dua mantan anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh, Hendri Wanto, S.Sos. dan Wahyudi Thamrin, S.H., M.H., terhadap Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh, dalam hal ini Wali Kota Payakumbuh.
Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 35/G/2026/PTUN.PDG, yang diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Selasa, 3 November 2026, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada Rabu, 11 November 2026.
Majelis Hakim yang diketuai Adillah Rahman, S.H., M.H., dengan hakim anggota Muhammad Reza Pahlepi, S.H. dan Tassha Nica Riana Sihotang, S.H., menyatakan batal Keputusan KPM Nomor 03/KPTS-KPM/2026 tanggal 8 Mei 2026 tentang Pemberhentian Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh, khusus terhadap Hendri Wanto dan Wahyudi Thamrin.
Tidak hanya menyatakan batal, Majelis Hakim juga mewajibkan Tergugat mencabut keputusan tersebut dan merehabilitasi kedudukan kedua Penggugat seperti keadaan semula sebagai Dewan Pengawas hingga berakhirnya masa jabatan periode 2024–2028.
Pertimbangan Hakim: Kebijakan Pemerintah Tidak Boleh Mengabaikan Kepastian Hukum
Kuasa hukum Para Penggugat, Hafis Alfarisyi, S.H., didampingi Togap Silalahi, S.H., dari Unity Law Office, menjelaskan bahwa putusan tersebut merupakan penegasan terhadap pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak individu, dan kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut Hafis, salah satu pertimbangan penting Majelis Hakim adalah penerapan Pasal 106 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.
Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan tersebut tetap berlaku sampai masa jabatannya berakhir.
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa penyesuaian jumlah Direksi dan Dewan Pengawas berdasarkan pengaturan baru tidak secara otomatis mengakhiri masa jabatan Dewan Pengawas yang telah diangkat sebelumnya.
Majelis Hakim juga menilai bahwa pemberhentian sebelum berakhirnya masa jabatan tetap harus didasarkan pada alasan dan persyaratan hukum yang sah, termasuk dukungan data dan informasi yang dapat dibuktikan.
Bahkan, dalam pemeriksaan perkara, Pengadilan tidak menemukan bukti adanya kebijakan restrukturisasi perusahaan yang ditetapkan secara konkret dan terstruktur sebagai dasar pemberhentian kedua Penggugat.
Pengadilan turut mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan Perumda masih mencatat laba dan berada dalam kategori sehat atau baik, meskipun terdapat penurunan sejumlah indikator kinerja.
Pada bagian akhir pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa cacat secara prosedur maupun substansi dan bertentangan dengan ketentuan hukum serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
“Pertimbangan Majelis Hakim memperlihatkan bahwa kewenangan seorang pejabat publik bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan harus memiliki landasan hukum yang benar, didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mempertimbangkan hak-hak pihak yang terkena akibat dari kebijakan tersebut,” ujar Hafis.
Amar Putusan: KPM Diwajibkan Mencabut SK dan Merehabilitasi Kedudukan Penggugat
Dalam amar putusannya, Pengadilan menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
Pengadilan menyatakan batal Keputusan KPM Nomor 03/KPTS-KPM/2026 tanggal 8 Mei 2026, khusus atas nama Hendri Wanto dan Wahyudi Thamrin.
Selanjutnya, Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan pemberhentian tersebut serta merehabilitasi kedudukan kedua Penggugat sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh sampai berakhirnya masa jabatan periode 2024–2028.
Dalam putusan yang sama, Majelis Hakim menolak tuntutan Para Penggugat untuk selebihnya, termasuk tuntutan pembayaran seluruh hak finansial yang dimohonkan, dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp355.000.
Kuasa Hukum: Kami Menghormati Hak Banding, tetapi Putusan Pengadilan Juga Harus Dihormati
Menanggapi putusan tersebut, Hafis Alfarisyi meminta pihak KPM Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh agar menyikapi putusan pengadilan secara bijaksana dan menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap lembaga peradilan.
“Kami menghormati apabila pihak Tergugat memilih menempuh upaya hukum banding. Itu merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang dan tidak akan kami persoalkan. Namun, kami juga berharap pihak KPM memiliki sikap yang sama dalam menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang,” tegas Hafis.
Menurutnya, penghormatan terhadap putusan pengadilan merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus komitmen pejabat pemerintahan terhadap supremasi hukum.
“Kami mengajak pihak KPM untuk saling menghormati proses hukum. Klien kami telah menggunakan mekanisme hukum yang sah, dan pengadilan telah memberikan penilaiannya berdasarkan fakta persidangan. Kami berharap setiap pihak menunjukkan iktikad baik dan pada waktunya melaksanakan kewajiban sebagaimana amar putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” lanjutnya.
Apresiasi kepada Pengadilan: Keadilan Bukan Sekadar Memenangkan Perkara
Sementara itu, Togap Silalahi, S.H., menyampaikan apresiasi terhadap Majelis Hakim PTUN Padang yang telah memeriksa dan mempertimbangkan perkara tersebut secara menyeluruh.
“Kami memberikan apresiasi dan penghormatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Putusan ini menunjukkan pentingnya peran lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang hak-haknya dirugikan oleh keputusan administrasi pemerintahan,” ujar Togap.
Ia menambahkan bahwa pemberhentian terhadap kliennya sebelum berakhirnya masa jabatan bukan hanya menimbulkan persoalan mengenai status jabatan, tetapi juga berdampak terhadap kepentingan pribadi dan profesional pihak yang diberhentikan.
“Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut jabatan. Ada hak, kehormatan profesional, serta kepastian hukum yang harus dijaga. Kami juga memandang keputusan pemberhentian yang kemudian dibatalkan pengadilan ini dapat membawa implikasi terhadap citra kelembagaan dan tata kelola perusahaan daerah,” jelasnya.
Menurut Togap, perkara tersebut seyogianya menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme pengelolaan PDAM Tirta Sago, sehingga persoalan kebijakan internal tidak mengganggu kepercayaan publik dan upaya peningkatan kinerja pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Pesan kepada Pembuat Kebijakan: Kedepankan Kehati-hatian, Jangan Sampai Kebijakan Merugikan Orang Lain
Lebih lanjut, Hafis Alfarisyi menekankan bahwa putusan PTUN Padang hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi setiap pejabat pemerintahan, khususnya pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan strategis terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
“Kami berharap perkara ini menjadi pelajaran penting bagi para pembuat kebijakan. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang harus dijalankan secara hati-hati, terukur, dan berdasarkan penerapan hukum yang tepat. Jangan sampai suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk kepentingan organisasi justru menimbulkan kerugian terhadap orang lain akibat kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum,” ungkapnya.
Hafis mengingatkan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan tidak boleh dipandang sebagai hambatan bagi jalannya pemerintahan, melainkan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.
“Keputusan strategis tidak boleh hanya mempertimbangkan tujuan administratif atau efisiensi organisasi. Ada aspek legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak, dan akibat hukum yang wajib diperhitungkan sebelum kebijakan ditetapkan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa sebuah kebijakan publik yang baik seharusnya mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintahan, keberlangsungan perusahaan daerah, dan hak-hak individu yang terikat dalam hubungan hukum dengan lembaga tersebut.
“Pejabat pemerintahan harus memahami bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, ketelitian dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan adalah kewajiban, bukan pilihan,” tambah Hafis.
Berharap Putusan Menjadi Awal Perbaikan Tata Kelola PDAM
Pada akhir keterangannya, Hafis Alfarisyi dan Togap Silalahi berharap putusan ini dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan hak-hak klien mereka.
Keduanya menegaskan bahwa kepentingan utama dalam perkara ini adalah memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan memperuncing hubungan antara pihak yang berperkara.
“Kami berharap semua pihak memandang putusan ini secara objektif dan menjadikannya pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pada akhirnya, kepentingan masyarakat serta keberlangsungan pelayanan PDAM harus tetap menjadi prioritas bersama,” tutup Hafis. (Syafri)