oleh

Waspada DBD, Ini yang Disarankan Dinas Kesehatan, Lebih Penting untuk Mencegah

Payakumbuh, SUARAPRIBUMI — Demam Berdarah Dengue (DBD) atau biasa disebut demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan infeksi virus Dengue. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang hidup di wilayah tropis dan subtropis.

Indonesia termasuk daerah dengan kasus DBD cukup tinggi. Menurut data Kemenkes RI, tahun 2018 terdapat 53.075 kasus DBD. Angka tersebut sedikit turun dari tahun sebelumnya, dimana ada sebanyak 68.407 kasus pada 2017, dan 204.171 kasus pada 2016.

Namun awal tahun 2019 ini kasus DBD kembali meningkat. Selama Januari 2019, Kemenkes telah menerima laporan kasus DBD sebanyak 15.132 orang, dengan kasus kematian sampai 145 jiwa. Kondisi itu tentu cukup mengkhawatirkan apalagi di musim penghujan seperti sekarang ini.

Kepala dinas kesehatan kota payakumbuh dalam hal ini diwakilkan oleh Kesmas P3  Fatma nelli mengimbau agar setiap daerah yang ada di kota payakumbuh menggencarkan lagi 3M+ ketimbang mengedepankan Fogging atau pengasapan.

“Tiga M plus yang dimaksud yaitu menutup semua penampungan air atau sumber air, menguras bak mandi, dan mendaur ulang barang bekas. Pencegahan dengan cara ini lebih penting. Seharusnya dioptimalkan,” kata Fatma di kantor Dinkes kota payakumbuh, Rabu (12/06/2019).

Menurut fatma, mewaspadai DBD perlu dilakukan pemberantasan langsung di sarang nyamuk,Pihaknya tidak merekomendasikan fogging untuk penanganan utama DBD.

Pasalnya Fogging membutuhkan biaya yang tidak sedikit, serta asapnya cukup mengganggu. Bahkan asap yang dihasilkan berasal dari pembakaran solar.

“Fogging tidak rekomendasi untuk penanganan DBD. Yang paling tepat itu 3 M+. Kalau memang perlu fogging, ya baru fogging. Tapi sebenarnya Fogging itu hanya untuk menenangkan masyarakat. Sekarang kan sudah ada fogging dengan gas, tapi masyarakat malah komplain karena merasa kurang sebab tidak ada asapnya,” ungkap fatma.

Ia menegaskan agar masyarakat mengawasi pelaksanaan Fogging yang memungut biaya terlalu tinggi di masyarakat. Apalagi marak Fogging yang dilakukan swasta tanpa pengawasan Dinkes.

“Fogging swasta harus ada izinnya melalui DKK. Jangan sampai tidak di bawah pengawasan, bisa saja menipu. Masyarakat di suruh bayar tapi isinya kita tidak tahu apa. Mestinya percayakan kepada pemerintah. Ada keahlian khusus untuk fogging. Setiap kali fogging obatnya tidak boleh tetap. Obatnya harus berganti. Karena nyamuk ada resistensi obat,” ujarnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan