oleh

Walikota Payakumbuh Mengklarifikasi

“Walikota Payakumbuh ; Sekedar Memulangkan Warga dari Wamena Saja Negara tak Sanggup?”

Payakumbuh, SUARAPRIBUMI — Diatas merupakan judul berita salah media daring yang katanya memuat statement kami terkait tragedi kemanusian di Wamena Papua baru – baru ini. Dari judul dan juga isi berita seolah-olah digambarkan bahwa kami menggugat peran negara yang tidak mampu memulangkan warga Non-Papua khususnya etnis Minangkabau yang terjebak pusaran konflik di Wamena, Papua.

Melalui tulisan ini kami sampaikan bahwa opini yang muncul dari judul dan isi berita tidaklah sesuai dengan apa yang kami maksudkan saat menanggapi peristiwa tersebut. Ia mengalami distorsi dan pemaknaan yang tidak tepat. Melenceng dari substansi pesan yang ingin kami sampaikan.

Untuk diketahui, kami hanya menyampaikan sebatas keprihatinan kami sebagai anak bangsa yang kebetulan bagian dari etnis Minangkabau akan apa yang dialami perantau Minang di Wamena. Kami hanya menyayangkan kenapa negara lambat merespon dan mengantisipasi adanya tragedi kemanusian dimana puluhan warga dibantai. Sebagai warga negara, hak untuk merasa aman merupakan hak asasi yang wajib kita terima disetiap jengkal bumi pertiwi manapun yang kita injak, termasuk di Wamena sana.

Kami khawatir kalau kejadian itu dibiarkan begitu saja, bahkan lebih jauh terjadi eksodus besar – besaran warga Non-Papua dari bumi Papua yang masih milik sah NKRI, maka bisa jadi chauvunism / kesukuan yang liar akan mengancam rasa persaudaraan dan rasa persatuan kita sebagai anak bangsa. Apakah Papua bukan lagi saudara kita? Apakah warga Non Papua haram menginjakkan kaki di tanah Papua.

Ungkapan keprihatinan inilah yang ingin kami sampaikan. Harapan agar negara harus hadir dan memastikan hak-hak itu bisa didapatkan oleh setiap anak bangsa disetiap jengkal bumi pertiwi ini. Karena memang untuk itulah negara ada dan hadir untuk melayani rakyatnya.

Ini juga merupakan ungkapan keprihatinan kami untuk menggugah kesadaran kolektif, bukan menyalahan atau kecaman kepada penguasa negara dimana kami juga menjadi bagian dari padanya untuk skala kota.

Demikian klarifikasi yang perlu kami sampaikan, agar pemberitaan diatas tidak disalahpahami dan menimbulkan interpretasi liar yang jauh dari substansi pesan yang ingin kami sampaikan.(rel)

Mohon maaf dan Terima kasih.

Ttd

H. Riza Falepi

Komentar

Tinggalkan Balasan