Sarilamak, Suarapribumi.co.id – Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota saat ini tengah mengupayakan program swasembada Jagung di Limapuluh Kota.
Wakil Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri mengatakan saat ini kebutuhan jagung pakan di Limapuluh Kota berjumlah sekitar 600 ton/hari, atau 18.000 ton/bulan, atau 216.000 ton/tahun, sedangkan kemampuan panen petani Limapuluh Kota hanya 45.000 ton/tahun.
Artinya pengusaha-pengusaha ayam di Limapuluh Kota harus membeli jagung ke luar daerah, seperti Pasaman, Lampung, Sumsel, dan Sumatera Utara.
“Kami berfikir sederhana, yang dinamakan terobosan itu haruslah menyelesaikan persoalan. Apa persoalannya ? Ya, Limapuluh Kota Defisit Jagung,” kata RKN di Sarilamak, Jumat (7/5).
Pada sisi lain, RKN mengatakan seorang optimis akan memandang persoalan defisit jagung ini sebagai peluang karena Limapuluh Kota mempunyai lahan, dan juga ada pasarnya langsung. Seorang pebisnis akan bertindak cepat memulai bisnisnya ketika dia melihat marketnya ada dan menguntungkan.
Pengusaha ayam juga merespon positif dengan gagasan ini. “Sejauh yang sudah berdiskusi dengan kami, mereka sangat mendukung !. Terang saja, karena kita hadir dengan program yang menguntungkan mereka,” ujarnya.
RKN menyebut mereka berkomitmen untuk membayar Cash didepan. Mereka juga berkomitmen untuk meneken perjanjian akan membeli seluruh panen petani dan menetapkan harga batas bawah dan batas atas bersama pemerintah.
Bagi masyarakat dampaknya dengan dibukanya 20.000 ha ini maka akan menyerap lapangan kerja baru. “Jika kita rata-ratakan 1 ha lahan membutuhkan 1 pekerja, maka kita sudah membuka 20.000 lapangan pekerjaan baru,” jelasnya.
Belum lagi ditambah pekerja untuk hilirisasi dan lainnya. Meningkatnya lapangan pekerjaan berarti mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.
“Memang besar ya dampak ekonominya ? Ya iya dong, karena mampu menutupi defisit saja, berarti kita sama dengan telah meningkatkan jumlah uang berputar sekitar 600-700 M/tahun,” jelas RKN.
Mekanismenya, pertama, membuka 20.000 ha ini agak sulit dengan mengandalkan APBD, maka akan Pemkab akan bekerja sama dengan investor.
“Kedua, saat ini kita sedang memetakan potensi lahan. Setelah jumlah potensi lahan per nagari kita dapatkan, selanjutnya OPD terkait akan berdiskusi dengan pemerintah nagari dan pemilik lahan tentang bagaimana sistem pembukaan/pengelolaan 20.000 ha lahan ini,” tutur RKN.
Ketiga, RKN berpendapat sistem yang “mungkin” itu adalah kerja sama. Pemilik lahan akan mendapatkan jumlah persentase tertentu dari keuntungan bersih. “Keempat, setelah pemilik lahan mensepakati program, kita sudah siap menerima investasi,” ujarnya.
Pewarta: Syafri Ario, S. Hum
