Limapuluh Kota, Suarapribumi.co.id – Pelayanan Dipersoalkan, Dugaan Kelalaian Mantri Hewan dan Lemahnya Pengawasan Kadis Jadi Sorotan Praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Muaro Katinggian kini menuai sorotan. Afrad Aulia, yang disebut menjalankan tugas sebagai mantri hewan, diduga menunda pelayanan pengobatan hingga sore hari. Akibatnya, pemilik ternak harus mengeluarkan biaya hingga Rp150 ribu untuk setiap ekor sapi yang disuntik.
Tak hanya soal biaya, cara penanganannya pun dipertanyakan. Afrad diduga menggunakan alat suntik yang telah dipakai pada sapi lain tanpa menggantinya dengan jarum suntik baru. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit dan membahayakan kesehatan ternak.
Persoalan ini mencuat setelah sapi milik Edi Warman alias Jenggot dan Harri Dedek dilaporkan mati sehari setelah mendapatkan penanganan dari Afrad. Meski demikian, penyebab kematian kedua sapi tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis dan keterangan dokter hewan.
Padahal, menurut drh. Devi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pelayanan pengobatan selama jam kerja tidak dipungut biaya alias gratis. Hal itu dikatakan drh. Devi di kantornya saat Edi Warman alias Jenggot dan Edi.a datang mempertanyakan tanggungjawab Dinas atas kematian 3 Sapi tersebut.
Terhadap keluhan kedua warga pemilik Sapi itu Drh, Devi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, alih-alih memberikan solusi, sebaliknya ia mengeluhkan kinerja bawahannya. Atas lemahnya pengawasannya selaku pimpinan, drh.Devi justru mempersalahkan bawahannya, yang menurutnya susah diberitahu.
Jika benar pelayanan sengaja ditunda hingga sore untuk menarik bayaran tambahan, praktik tersebut patut diperiksa secara serius. Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai standar pengawasan tenaga pelayanan kesehatan hewan. Apakah mantri hewan telah bekerja sesuai kewenangan dan prosedur? Apakah pengawasan dokter hewan berjalan sebagaimana mestinya? Jangan sampai pelayanan kesehatan ternak justru menjadi sumber kerugian masyarakat.
Kadis Jangan Hanya Duduk di Belakang Meja
Di sinilah tanggung jawab Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan patut dipertanyakan. Sebagai pimpinan instansi, Kadis tidak cukup hanya menyampaikan bahwa pelayanan pemerintah gratis. Ia juga harus memastikan kebijakan tersebut benar-benar berjalan di lapangan.
Jika ada petugas yang diduga menarik biaya di luar ketentuan, menggunakan peralatan yang tidak memenuhi standar, atau memberikan pelayanan tanpa pengawasan yang memadai, lantas di mana fungsi pembinaan dan pengawasan dinas?
Apalagi, hasil pantauan di Dusun Muaro Katinggian menunjukkan belasan sapi mengalami sakit. Sebagian besar bahkan diduga terserang penyakit mulut dan kuku (PMK). Kondisi ini semestinya menjadi alarm keras bagi dinas terkait untuk segera turun tangan, melakukan pemeriksaan, penanganan, serta mencegah penularan lebih luas.
Jangan sampai kantor dinas hanya ramai dengan rutinitas administrasi, sementara persoalan masyarakat di lapangan luput dari perhatian. Rendahnya respons dan lemahnya pengawasan ASN, apabila terbukti, merupakan persoalan serius yang harus dipertanggungjawabkan oleh pimpinan instansi.
Bagi Edi Warman alias Jenggot, kematian seekor sapi bukan sekadar kehilangan ternak. Enam tahun ia menggembalakan sapi milik orang lain demi mengumpulkan hasil untuk memiliki seekor sapi sendiri. Impiannya sederhana: menjual sapi itu untuk membelikan laptop bagi anaknya. Kini harapan tersebut pupus.
Nasib tak kalah memilukan dialami Harri Dedek. Sapi yang dipeliharanya secara berdua merupakan tabungan untuk membeli kayu guna membangun pondok sederhana bagi istri dan tiga anak-anaknya. (Ed)