Tanah Datar, Suarapribumi.co.id — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari Salimpaung Tahun 2026 menjadi momentum bagi pemerintah nagari bersama masyarakat untuk menentukan arah pembangunan yang dinilai paling dibutuhkan.
Forum yang berlangsung di Kantor Wali Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Rabu (2/9/2026), itu membahas sejumlah usulan yang nantinya menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) dan Daftar Usulan RKP (DU-RKP).
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Parpora) Kabupaten Tanah Datar, Inhendri Abas, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengingatkan agar setiap usulan pembangunan tidak hanya berangkat dari keinginan masyarakat, tetapi benar-benar berdasarkan kebutuhan serta sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran yang kini diterapkan di berbagai tingkatan pemerintahan membuat setiap program harus direncanakan secara lebih cermat. Pembangunan tetap harus berjalan, namun program yang dipilih perlu memiliki manfaat yang jelas dan peluang dukungan anggaran yang lebih kuat.
“Jangan keinginan kita yang kita tonjolkan, tapi apa yang dibutuhkan. Kemudian dalam menyusun rencana pembangunan ke depan, yang tak kalah penting bagaimana kita menyinkronkan konsep perencanaan yang kita buat dengan konsep perencanaan daerah,” ujar Inhendri.
Ia menggambarkan pentingnya keselarasan tersebut melalui perumpamaan sederhana. Jika pemerintah daerah merencanakan satu jenis program, sementara nagari mengusulkan program yang sama sekali berbeda, maka akan sulit menemukan titik temu dalam pemberian dukungan.
“Daerah membuat godok, kita buat pical. Tidak akan dapat kita bantuan godok. Orang yang membuat godok yang akan dibantu pemerintah,” katanya.
Di sisi lain, Inhendri melihat Salimpaung memiliki peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, Tanah Datar memiliki kekayaan potensi wisata yang dapat dikembangkan, mulai dari alam, budaya, religi hingga agro.
Potensi tersebut, kata dia, akan semakin kuat apabila dikolaborasikan dengan UMKM dan ekonomi kreatif masyarakat. Produk lokal tidak hanya menjadi pelengkap kegiatan wisata, tetapi dapat menjadi bagian dari daya tarik yang membuat wisatawan mengenal sekaligus membeli produk unggulan nagari.
“Bagaimana meningkatkan produk-produk UMKM nagari dan bagaimana memberdayakan masyarakat. Sasaran kita adalah sektor pariwisata,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemanfaatan program Satu Nagari Satu Event sebagai salah satu sarana memperkenalkan potensi lokal. Kegiatan tersebut dinilai dapat menjadi ruang bagi pelaku UMKM, kelompok seni, pemuda dan masyarakat untuk menampilkan produk serta kreativitas mereka.
Selain pariwisata, pemerintah daerah juga tengah mendorong pengembangan pusat kreativitas di nagari. Ruang tersebut diharapkan dapat menjadi tempat bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan di bidang kepemudaan, olahraga maupun ekonomi kreatif.
“Untuk tahun 2026-2027, bagaimana kita melihat pusat kreativitas yang akan kita bina untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, seluruh anak muda. Di bidang olahraga apa saja, bidang pemuda apa saja, misalnya sanggar. Di bidang ekonomi kreatif mungkin ada kerupuk lado. Ini yang akan kita munculkan,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Nagari Salimpaung, Syafril, menyampaikan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan pemerintahan, tetapi menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut menentukan pembangunan nagari.
Ia mengatakan berbagai usulan yang dibahas telah melalui proses penjaringan aspirasi dari sejumlah unsur masyarakat. Namun, warga yang masih memiliki aspirasi lain tetap diberikan kesempatan menyampaikannya dalam forum.
“Musrenbang ini adalah ruang kita untuk memusyawarahkan dan menyampaikan pandangan dan aspirasi kita tentang pembangunan nagari ke depannya, baik itu pembangunan fisik maupun program pemberdayaan masyarakat,” kata Syafril.
Meski demikian, Syafril mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan. Kondisi keuangan menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sehingga diperlukan kesepakatan untuk menentukan program yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat luas.
“Dengan adanya efisiensi anggaran, tentu tidak seluruh keinginan atau usulan Bapak dan Ibu yang akan terwujud,” ujarnya.
Musrenbang tersebut turut dihadiri Camat Salimpaung Kartoni, unsur Forkopimca, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), kepala UPT, ninik mamak serta unsur masyarakat lainnya.
Sejumlah usulan yang dibahas mencakup pembangunan fisik dan sarana prasarana, penguatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat.
Melalui proses musyawarah itu, Nagari Salimpaung diharapkan mampu menetapkan skala prioritas pembangunan yang tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan Kabupaten Tanah Datar.(Harika)