Limapuluh Kota, Suarapribumi.co.id – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Limapuluh Kota yang mulai disusun kemaren masih tampak sejumlah kelemahan.
Berdasarkan analisis Tim Suarapribumi.co.id dari data RPJMD ada sejumlah point kelemahan pertama, tidak adanya perencanaan kenaikan PAD yang signifikan.
Kedua, belanja operasional lebih dari Rp1 Triliun dari total Rp1.350 Triliun APBD. Ketiga Belanja Modal hanya Rp170-an Miliar, pada sisi lain belanja barang dan jasa lebih dari Rp270 Miliar.
Kemudian untuk belanja pegawai saja sekitar Rp700 Miliar sedangkan anggaran Ibu Kota Kabupaten (IKK) sebagai salah satu program prioritas hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp4-7 Miliar/tahun.
Jika mengacu ke visi misi kepala daerah tampak proyeksi APBD tersebut belum mencerminkan visi misi kepala daerah.
“Masih banyak sisi lemah RPJMD. Kita minta kepala daerah evaluasi,” ujar Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Luak Limopuluah, Syafri Ario di Sarilamak, Rabu (9/6).
Ketua DPRD Kab. Limapuluh Kota, Deni Asra menanggapi terkait hal itu ia yakin bahwa bupati pun geram dengan realita proyeksi APBD 2022.
“Ini tentu kita mintak Bupati kembali memerintahkan TAPD untuk lakukan kajian kembali dan lakukan sesuai kebutuhan visi misi daerah nanti,” ujar Deni.
Ketika RPJMD disahkan nanti, semua program yang ada di APBD harus mengacu kepada pencapaian target RPJMD.
Inikan belom final. Diusulkan saja ke DPRD belum. RPJMD saja belom dibahas. Langkah konkritnya, Bupati perintahkan kepada TAPD untuk revisi kembali proyeksi itu, bisa jadi itu hanya copy paste dari tahun 2021,” jelas Deni Asra.
Deni mengatakan TAPD harus digenjot, “Kalau tidak mampu, ada waktu untuk evaluasi pejabat di bulan Agustus,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bapelitbang Aneta Budi Putra mengatakan RPJMD masih dalam proses. “RPJMD kan msh dalam proses, itu yang sedang di sempurnakan saat ini, terima kasih atas masukannya,” ujar Aneta Budi.
Kemudian, ia juga menjelaskan terkait kemampuan keuangan daerah dan proyeksi anggaran saat ini sedang disempurnakan oleh Badan Keuangan (BK) berdasarkan masukan-masukan yang pihaknya terima. (Tim sp)
