Harau Dihantam Banjir Dahsyat, Bupati dan DPRD Sentil Pembangunan Tak Sesuai Aturan

Limapuluh Kota, Suarapribumi.co.id — Kawasan Wisata Harau yang terletak di Nagari Tarantang, Harau, dan Solok Bio-Bio dilanda banjir dahsyat. Banjir kali ini disebut-sebut paling dahsyat dari tahun-tahun sebelumnya.

Sejumlah pihak menyebut Banjir ini diduga akibat pembangunan kawasan wisata Harau tanpa kajian lingkungan yang baik dan banyak melanggar aturan pendirian bangunan homestay, villa serta izin pembangunan wahana objek wisata.

Menanggapi hal itu, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo menegaskan bagi yang ingin membangun harus sesuai dengan peruntukan lahan dan kawasan.

“Bagi yang ingin membangun harus ada izin sesuai peruntukan lahan atau kawasan, agar mengikuti peraturan yang ada,” kata bupati, Senin (18/12/23).

Lanjutnya Bupati meminta masyarakat tetap waspada karna intensitas hujan masih tinggi. “Kita minta masyarakat tetap waspada sehubungan intensitas hujan sangat tinggi, menjaga kebersihan lingkungan memelihara resapan-resapan air jangan terjadi penyempitan aliran air,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra mengatakan hari ini 50 kota dilanda bencana banjir hampir di semua kecamatan.

“Banjir sebetulnya sudah menjadi langganan bagi daerah kita tetapi kita harus lebih akurat dan tepat dalam melakukan berbagai pencegahan banjir di masa yang akan datang,” ujarnya.

Saat ini yang dibutuhkan adalah kordinasi antar semua pihak mulai dari pemerintah nagari dengan pemerintah daerah termasuk juga dengan forkopimda lainnya.

“Tugas kita adalah memastikan tidak adanya masyarakat yang terjebak banjir dan longsor, memastikan posko evakuasi tersedia jika dibutuhkan, memastikan kebutuhan selama terdampak bisa terpenuhi dan memastikan untuk adanya antisipasi selanjutnya karena curah hujan masih tinggi. Sesama forkopimda saat ini kita intens utk melakukan kordinasi. Kepada masyarakat kami, selalu waspada dan hati hati, karena curah hujan masih cukup tinggi,” paparnya.

Kemudian kata Deni soal perizinan pihak sudah mengingatkan sebelumnya hingga pernah hearing dengan asosiasi homestay.

“Ini yang sudah kita sampaikan jauh-jauh hari dulu dan juga sudah ada hearing DPRD dengan asosiasi homestay di lembah harau. Mereka mau urus izin tapi dipermudah.
Ini juga PR besar bagi daerah kita. Perlu aksi nyata dan clearkan satu persatu masalah-masalah yang ada di kawasan wisata harau itu,” jelasnya.

Terkait apakah ada kaitannya banjir saat ini dengan homestay tak berizin, kata Deni hal itu perlu analisa dan evaluasi teknis dari pihak terkait. “Intinya adalah kawasan wisata harau masih memiliki banyak PR yang butuh komitmen dan aksi nyata,” kata Deni.(Syafri Ario)

Tinggalkan Balasan